Mengerikan! Itu Kata Aktivis soal Anggota DPR RI Minta 'Jatah' CSR
Sabtu, 04/07/2020 - 11:19:47 WIB
Tangkapan layar saat anggota Komisi VII DPR RI, M Nasir, marah dan mengusir Dirut PT Inalum, Orias Petrus Moedak. (Internet)
TERKAIT:
 
  • Mengerikan! Itu Kata Aktivis soal Anggota DPR RI Minta 'Jatah' CSR
  •  

    JAKARTA, RIAUBICARA.COM -Permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), dinilai banyak pihak sebagai hal yang tidak etis, bahkan mengerikan sekali.

    ”Ini di forum resmi DPR, ada permintaan untuk CSR, ini sangat tidak etis,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, dalam konferensi pers ”Kala DPR Minta Jatah CSR dan Tolak RUU PKS” seperto dilansir suaramerdeka.com, Sabtu (4/7/2020).

    Jeirry mengatakan, CSR perusahaan untuk rakyat, sehingga sangat memalukan bila DPR meminta hal tersebut. ”Perlu kita ingat CSR ini milik rakyat bukan milik anggota DPR, namanya saja CSR diperuntukkan oleh perusahaan bagi masyarakat. Ini masih mau diambil oleh anggota DPR, oleh parlemen untuk pencitraan, ini mengerikan sekali, sangat memalukan,” kata Jeirry.

    Senada dengan Jeirry, Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti juga mengatakan permintaan tersebut memalukan. Ray menilai, hal ini berpotensi menurunkan martabat anggota DPR. ”Ini permintaan yang sangat memalukan ya, sekaligus berpotensi menurunkan martabat anggota DPR,” kata Ray. Ray menuturkan, DPR tidak memiliki dasar hukum untuk dilibatkan dalam penyaluran CSR.

    Menurutnya, dalam UU, DPR tidak memiliki tugas yang berhubungan dengan CSR dari BUMN. ”Jadi permintaan anggota DPR dilakukan secara terbuka, anggota DPR tidak dibenarkan. Kenapa? Satu, tidak ada dasar bagi mereka untuk meminta supaya dilibatkan di dalam CSR yang dikelola BUMN,” ujar Ray. ”Kalau dibaca undang-undang, sama sekali tugas DPR tidak berhubungan dengan penyaluran- penyaluran yang berhubungan dengan CSR dari salah satu BUMN,” sambungnya.

    Ray berharap, BUMN mengabaikan permintaan DPR. Sebab, tidak boleh ada pesanan politik dalam BUMN. ”Tidak boleh melakukan kerja sesuai dengan pesanan poltik. Ini bisa membuat BUMN tidak kredibel karena lebih banyak muatan politik, dari pada kajian, pergerakan, pengelolaan karena semata-mata manajemen modern, manajemen profesional,” tandasnya.

    Diketahui sebelumnya, permintaan CSR terjadi dalam rapat komisi VII DPR dan Direktur Utama Holding Tambang (MIND ID) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak. Rapat berlangsung panas. Hal itu bermula saat anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir meminta penjelasan terkait pelunasan utang Inalum dari penerbitan obligasi, di mana obligasi itu untuk akuisisi PT Freeport Indonesia. Tak lama berselang, rapat diskors dan kembali dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin sebagai pimpinan rapat.

    Alex meminta Orias melanjutkan penjelasan atas pertanyaan anggota, hingga akhirnya sampai penjelasan CSR. Orias lalu meminta para petinggi perusahaan tambang di bawah holding untuk memberikan paparan. Pada bagian ini, Alex sempat memberi interupsi. ”Saya interupsi sebentar, sumbangan yang terakhir itu dari yang membangun PLTU Sumsel VIII, Bapak tahu yang membantu perizinan PLTU Sumsel VIII siapa?” tanya Alex. ”Waktu itu, namanya Pak Alex Noerdin kalau nggak salah,” canda Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Arviyan Arifin. Setelah itu, Alex meminta agar komisi ikut dilibatkan dalam penyerahan CSR.

    ”Nah, paling tidak bisa saya yang menyerahkan saja, bukan mintanya buat saya pakai ventilator itu, bukan, tapi kawan-kawan komisi ikut menyerahkan, ini bantuan, gitu dong Pak,” ujar Alex. Terkait masalah tersebut, Pimpinan DPR akan segera memanggil Komisi VII. Pimpinan DPR akan meminta klarifikasi maksud dari pernyataan yang meminta agar dilibatkan dalam penyerahan CSR. ”Kami sudah dengar berita yang berkembang di masyarakat dan juga menjadi kontroversi soal itu. Karena itu, Senin (6/7), Pimpinan DPR akan meminta klarifikasi pada Pimpinan Komisi VII untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat,” kata Waketum DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).

    Dasco belum dapat menilai etis atau tidak, anggota DPR meminta dilibatkan dalam urusan CSR. Untuk itu, dia meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Komisi VII. ”Jadi saya belum bisa mengeluarkan pernyataan terhadap yang terjadi pada saat tersebut sebelum klarifikasi. Oleh karena itu, klarifikasi itu akan segera kita lakukan,” ujarnya.

    Dasco menegaskan, proses klarifikasi akan berlangsung terbuka kepada media. ”Klarifikasi itu tidak sembunyi-sembunyi. Silakan kalau media nanti meliput. Jadwal dan tempatnya akan transparan kepada media,” tuturnya. (rb1)



     
    Berita Lainnya :
  • Alhamdulillah! M Jamil Kembali Dikukuhkan Jadi Pj Sekda Pekanbaru
  • Waduh! Kadis LHK Riau Mangkir Diperiksa KPK
  • Mengejutkan! Pendeta Ini Sebut Turki Membuat Hagia Sophia Kembali Terhormat
  • Kepala Dinas Perkebunan Riau Diperiksa KPK, Catat Ini Kasusnya
  • Stafsus Erick Thohir Siap Disuntik Vaksin Covid-19, Anda Minat Relawan Ini Syaratnya
  • PP Minta Kejaksaan Tuntaskan Kasus Mark Up Rp23 Miliar Ganti Rugi Lahan Perkantoran Tenayan Raya
  • Viral! Ketua KPU Selingkuh, Terancam Dipecat
  • Kabar Gembira, Uji Coba Vaksin Corona Ini Terhadap Manusia Memuaskan, September Sudah Tersedia?
  • Kabar Gembira, Uji Coba Vaksin Corona Ini Terhadap Manusia Memuaskan, September Sudah Tersedia?
  • Polisi Buru Pelaku Penganiayaan Sekuriti dan Pengrusakan Kantor PWI Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
      Pilihan Redaksi  
    Alhamdulillah! M Jamil Kembali Dikukuhkan Jadi Pj Sekda Pekanbaru

    Waduh! Kadis LHK Riau Mangkir Diperiksa KPK

    Mengejutkan! Pendeta Ini Sebut Turki Membuat Hagia Sophia Kembali Terhormat

     
     
      Opini  
    Mencari Negeri Surga

     
     
       

    Home - Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2020 riaubicara.com, all rights reserved